Kamis, 27 Juli 2017

Indonesia Akan Segera Beli Drone Serang Militer

Drone Yi Long China (google.com)
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah sedang mencari “drone” yang berkualitas dan biaya terjangkau serta kemampuan transfer teknologi yang memadai bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
“Beli saja sedikit, nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik ‘drone’ datang, uji coba mana yang bagus,” ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai menghadiri rapat terbatas tentang Alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 26-7-2017.
Adapun Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi mengatakan TNI AU membutuhkan “drone” dengan kualifikasi pesawat yang dapat mendeteksi serta melakukan identifikasi dan juga melakukan penyerangan.
Leonardi menambahkan hingga saat ini pemerintah merencanakan membeli enam unit “drone” dengan tiga baterai.
“Yang bisa memberikan, mengizinkan kita untuk beli itu China. Yang lain tidak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan ‘G to G’ dengan spesifikasinya dari TNI AU,” jelas Leonardi.
Drone Yi Long China

Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah harus mengoptimalkan pembelian alutsista yang mengarah kepada pembangunan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri.
Presiden menegaskan Indonesia memperoleh sejumlah tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara dengan sejumlah tawaran seperti transfer teknologi, desain bersama hingga realokasi fasilitas industri pertahanan dari negara produsen ke Indonesia.
“Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup tidak hanya, misalnya, membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan,” ujar Presiden Jokowi.

Kembangkan Industri Drone

Drone Anka Turki Sumber : https://jakartagreater.com/wp-content/uploads/2017/07/anka-missile.jpg
Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan Wiranto mengungkapkan pemerintah akan mengembangkan industri Drone yang bisa digunakan untuk kepentingan Tentara maupun kepentingan sipil.
“Itu yang menjadi satu sasaran kami untuk mengembangkan industri Drone sehingga dapat multifunction sehingga bisa kami pakai untuk kepentingan Tentara maupun untuk kepentingan sipil,” ujar Wiranto selesai rapat kabinet terbatas pada Rabu 26 Juli 2017 di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Wiranto menuturkan ke depan teknologi Drone akan berkembang terus sebab murah namun bisa menjangkau wilayah nasional.
“Ke depan ada satu teknologi baru yang lebih murah tapi juga bisa menjangkau wilayah nasional baik untuk kepentingan Tentara, pertahanan maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil yakni Drone,” ucap Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan.
Drone adalah pesawat pengintai tidak berawak yang dijalankan dengan pusat kendali di suatu tempat dengan menggunakan komputer atau juga remote control. Sementara itu tentang pembelian alat utama sistem senjata (Alutsista) Wiranto mengatakan Alutsista yang dibeli harus bisa meng-cover wilayah Indonesia yang luas, dalam arti bisa meng-cover pengamanan wilayah RI.
“Kedua kami harus realistis artinya jangan sampai pembelian Alutsista menggunakan APBN yang nanti bisa mengganggu kebijakan di bidang yang lain, artinya harus ada pertimbangan rasional dari pembelian itu, artinya ada efisiensi di situ,” ujar Wiranto.
TAI DRONE

Tetapi Wiranto mengingatkan bahwa usaha memperkuat Alutsista juga perlu ditujukan untuk “detterence factor”.
“Artinya kita tetap dihormati negara lain dalam rangka melakukan satu diplomasi internasional, kalau kita tidak kuat nanti kita disepelekan,” ucap Wiranto, dilansir Antara, 26-7-2017.  .
Menurut Wiranto, pembelian Alutsista harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang bagus dan matang, satu sisi memenuhi kepentingan pertahanan nasional di sisi lain tidak merugikan kepentingan lain dalam penggunaan APBN.
Dalam kesempatan itu Wiranto tidak membenarkan ada ketidacocokan antar lembaga terkait pengadaan Alutsista.
“Siapa yang bilang tidak harmonis kalau ada perbedaan pendapat ya didiskusikan, diperbincangkan sehingga mencapai keseimbangan tadi, kalau ada perbedaan pendapat kan masing-masing kementerian mengemukakan pendapatnya. Tugas kita mencocokkan itu sehingga ada keputusan yang baik,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Jakarta Greater

0 komentar:

Posting Komentar