 |
| Drone Yi Long China (google.com) | |
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah
sedang mencari “drone” yang berkualitas dan biaya terjangkau serta
kemampuan transfer teknologi yang memadai bagi kemandirian industri
pertahanan Indonesia.
“Beli saja sedikit, nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik
‘drone’ datang, uji coba mana yang bagus,” ujar Menteri Pertahanan
Ryamizard Ryacudu usai menghadiri rapat terbatas tentang Alutsista di
Kantor Presiden, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 26-7-2017.
Adapun Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi mengatakan TNI
AU membutuhkan “drone” dengan kualifikasi pesawat yang dapat mendeteksi
serta melakukan identifikasi dan juga melakukan penyerangan.
Leonardi menambahkan hingga saat ini pemerintah merencanakan membeli enam unit “drone” dengan tiga baterai.
“Yang bisa memberikan, mengizinkan kita untuk beli itu China. Yang
lain tidak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan ‘G to G’ dengan
spesifikasinya dari TNI AU,” jelas Leonardi.
 |
| Drone Yi Long China |
Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menegaskan
pemerintah harus mengoptimalkan pembelian alutsista yang mengarah kepada
pembangunan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri.
Presiden menegaskan Indonesia memperoleh sejumlah tawaran kerja sama
alutsista dari banyak negara dengan sejumlah tawaran seperti transfer
teknologi, desain bersama hingga realokasi fasilitas industri pertahanan
dari negara produsen ke Indonesia.
“Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan
daur hidup tidak hanya, misalnya, membeli pesawat tempur tanpa
mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan,”
ujar Presiden Jokowi.
Kembangkan Industri Drone
 |
| Drone Anka Turki Sumber : https://jakartagreater.com/wp-content/uploads/2017/07/anka-missile.jpg |
Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan Wiranto mengungkapkan
pemerintah akan mengembangkan industri Drone yang bisa digunakan untuk
kepentingan Tentara maupun kepentingan sipil.
“Itu yang menjadi satu sasaran kami untuk mengembangkan industri
Drone sehingga dapat multifunction sehingga bisa kami pakai untuk
kepentingan Tentara maupun untuk kepentingan sipil,” ujar Wiranto
selesai rapat kabinet terbatas pada Rabu 26 Juli 2017 di Kantor Presiden
Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Wiranto menuturkan ke depan teknologi Drone akan berkembang terus sebab murah namun bisa menjangkau wilayah nasional.
“Ke depan ada satu teknologi baru yang lebih murah tapi juga bisa
menjangkau wilayah nasional baik untuk kepentingan Tentara, pertahanan
maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil yakni Drone,” ucap Menteri
Koordinator Politik Hukum dan keamanan.
Drone adalah pesawat pengintai tidak berawak yang dijalankan dengan
pusat kendali di suatu tempat dengan menggunakan komputer atau juga
remote control. Sementara itu tentang pembelian alat utama sistem
senjata (Alutsista) Wiranto mengatakan Alutsista yang dibeli harus bisa
meng-cover wilayah Indonesia yang luas, dalam arti bisa meng-cover
pengamanan wilayah RI.
“Kedua kami harus realistis artinya jangan sampai pembelian Alutsista
menggunakan APBN yang nanti bisa mengganggu kebijakan di bidang yang
lain, artinya harus ada pertimbangan rasional dari pembelian itu,
artinya ada efisiensi di situ,” ujar Wiranto.
 |
| TAI DRONE |
Tetapi Wiranto mengingatkan bahwa usaha memperkuat Alutsista juga perlu ditujukan untuk “detterence factor”.
“Artinya kita tetap dihormati negara lain dalam rangka melakukan satu
diplomasi internasional, kalau kita tidak kuat nanti kita disepelekan,”
ucap Wiranto, dilansir Antara, 26-7-2017. .
Menurut Wiranto, pembelian Alutsista harus dilaksanakan dengan
pertimbangan yang bagus dan matang, satu sisi memenuhi kepentingan
pertahanan nasional di sisi lain tidak merugikan kepentingan lain dalam
penggunaan APBN.
Dalam kesempatan itu Wiranto tidak membenarkan ada ketidacocokan antar lembaga terkait pengadaan Alutsista.
“Siapa yang bilang tidak harmonis kalau ada perbedaan pendapat ya
didiskusikan, diperbincangkan sehingga mencapai keseimbangan tadi, kalau
ada perbedaan pendapat kan masing-masing kementerian mengemukakan
pendapatnya. Tugas kita mencocokkan itu sehingga ada keputusan yang
baik,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Jakarta Greater
