Menunggu Kedatangan Su-35 Indonesia

Pembelian pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia senilai 1,14 miliar dolar AS memberikan potensi ekspor ke Rusia bagi Indonesia sebesar 50 persen dari pembelian tersebut atau senilai 570 juta dolar AS.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat melakukan imbal beli dalam pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) berupa pesawat tempur Sukhoi SU-35.
“Persentase dalam pengadaan SU-35 ini yaitu 35 persen dalam bentuk offset dan 50 persen dalam bentuk imbal beli. Dengan demikian, Indonesia mendapatkan nilai ekspor sebesar 570 juta dolar AS dari 1,14 miliar dolar AS pengadaan SU-35,” ujar Menteri Enggartiasto saat konferensi pers di Kementerian Pertahanan Jakarta, Selasa, 22/8/2017.
Enggar menjelaskan Pemerintah Indonesia membeli SU-35 dari Rusia dan Rusia sebagai negara penjual berkewajiban membeli sejumlah komoditas ekspor indonesia.
Dalam Pasal 43 UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dinyatakan setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri wajib disertakan imbal dagang, kandungan lokal dan ofset minimal 85 persen dimana kandungan lokal dan/atau ofset paling rendah 35 persen.
Karena pihak Rusia hanya sanggup memberikan offset dan lokal konten sebesar 35 persen, maka Indonesia menegaskan kembali pembelian SU-35 dilakukan melalui imbal beli dengan nilai 50 persen dari nilai kontrak.
Dengan skema imbal beli ini, Indonesia mendapat potensi ekspor sebesar 50 persen dari nilai pembelian SU-35.

Kesepakatan itu ditandatangani pada 10 Agustus 2017 saat pelaksanaan Misi Dagang ke Rusia yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto. Pemerintah Rusia dan Indonesia sepakat menunjuk Rostec dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana teknis imbal beli tersebut.
Dalam MoU itu Rostec menjamin akan membeli lebih dari satu komoditas ekspor, dengan pilihan berupa karet olahan dan turunannya, CPO dan turunannya, mesin, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya, tekstil, teh, ikan olahan, alas kaki, furnitur, kopra, plastik dan turunannya, resin, kertas, rempah-rempah, produk industri pertahanan, serta produk lainnya.
“Dengan imbal beli ini, Indonesia dapat mengekspor komoditas yang sudah pernah diekspor maupun yang belum diekspor sebelumnya,” ujar Enggar, dirilis Antara, 22/8/2017.
Ia menambahkan pihak Rostec diberikan keleluasaan untuk memilih calon eksportir sehingga bisa mendapatkan produk ekspor Indonesia yang berdaya saing tinggi. Mekanisme imbal beli ini selanjutnya menggunakan working group yang anggotanya berasal dari Rostec dan PT PPI.
Rusia adalah mitra dagang Indonesia ke-24 pada 2016. Nilai total perdagangan lndonesia-Rusia pada 2016 tercatat 2,11 miliar dolar AS dan Indonesia mendapat surplus 410,9 juta dolar AS yang seluruhnya berasal dari surplus sektor nonmigas.
Ekspor nonmigas Indonesia tercatat 1,26 miliar dolar AS, sedangkan impor nonmigas Indonesia dari Rusia tercatat 850,6 miliar dolar AS. Ada pun perkembangan ekspor nonmigas Indonesia ke Rusia tahun 2012-2016 tercatat positif 8,5 persen.

Dengan telah tercapainya kesepakatan tersebut, berarti Indonesia kini menunggu pengiriman jet tempur Su-35 ke tanah air.

Jakartagreater

Read More

Menyambut Era Mobil Listrik Indonesia

Ilustrasi Mobil Listrik : https://www.gaikindo.or.id/

Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus mengikuti perubahan-perubahan global, memperhatikan perubahan iklim dan lingkungan sehingga mobil listrik harus dihitung dan dilihat.
“Ke depan, mau tidak mau mobil listrik itu harus kita hitung, harus kita lihat sebab semuanya akan mengarah ke sana,” ujar Presiden sewaktu menghadiri Lebaran Betawi pada Minggu 30 Juli 2017 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta, dilansir Antara.
Oleh karena itu, ucap  Presiden Jokowi, negara harus siap-siap baik regulasinya serta risetnya.
“Jangan sampai nanti orang lain masuk ke sana kita masih bingung. Mau ke mana,” Ujar  Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, persiapan yang diperlukan sekarang  ini, diantaranya insentif-insentif apa saja yang harus diberikan, baik untuk penemu, riset, maupun industrinya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang proyek mobil listrik dari sisi pengembangan penghematan bahan bakar fosil.
“Kami lebih konsern pada penggunaan energi fosil yang semakin berkurang. BBM berkurang juga, sehingga impor kita juga lebih berkurang. Jadi kita punya concern mendorong energi bersih,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Hadi Djuraid pada Selasa 18 Juli 2017  di Jakarta.
Bersama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM rencanakan mengembangkan mobil listrik dalam negeri dan saling berkoordinasi.
“Kalau pengembangan mobil listriknya itu sendiri domainnya pada Kementerian Perindustrian, bukan kami (Kementerian ESDM),” ujar Hadi Djuraid .

Pengisian Daya Mobil Listrik : https://i.blogs.es

Menurut Staf Khusus Menteri ESDM, di negara yang maju industri mobil listrik bukanlah hal yang mahal serta eksklusif lagi, karena telah mulai ramai mengembangkan teknologi tersebut.
“Teknologinya juga semakin maju, bukan lagi teknologi yang mahal dan eksklusif. Bahkan produsen seperti Tesla telah membuat mobil listrik sejuta umat. Dan itu makin cepat,” jelas Staf Khusus Menteri ESDM.
Bahkan berdasarkan informasi dari Hadi Djuraid, ada juga pabrikan yang mulai per tahun 2019 sudah menghentikan produksi mobil berbahan bakar minyak dan beralih kepada bahan bakar listrik.

Oleh sebab itu, perubahan tersebut harus lebih cepat dari sebelumnya. Maka Indonesia harus lebih serius mempersiapkan industri mobil listrik ini.
Terkait dengan penyediaan bahan bakar atau SPBU, Hadi Djuraid  menjelaskan Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah mempertimbangkan.
“Kalau listrik kami tidak khawatir, apalagi Pulau Jawa. Misal semua pembangkit JAWA 1 itu seluruh selesai malah kelebihan pasokan listrik. Malah ada rencana dari Jawa dialirkan ke Sumatera dan sekitarnya kan. Jadi paling tidak untuk Jawa tidak khawatir lah,” ujar Staf Khusus Menteri ESDM Hadi Djuraid.

Jakartagreater

Read More

Atasi Kelangkaan Garam Nasional , Guru Besar FPIK-IPB Rekomendasikan Pembentukan Satgas 007 Garam

Tambak garam : http://kartono.net/

Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (FPIK-IPB) Prof Indrajaya merekomendasikan agar pemerintah membentuk satuan tugas dan menamainya Satgas 007 Garam sehingga bisa mentuntaskan untuk mengatasi persoalan kelangkaan garam nasional.
“Saran saya, pakai gaya Pemerintah Jokowi-JK sekarang ini, bentuk Satgas 007 Garam,” ujar Prof Indrajaya kepada Antara pada Sabtu 29 Juli 2017 di Kota Bogor, Jawa Barat.
Guru Besar Tetap FPIK-IPB itu  menjelaskan, pembentukan Satuan Tugas 007 diperlukan sebab melalui Satgas ada usaha yang total untuk mentuntaskan persoalan garam dan personel Satgas melibatkan lintas sektor.

Keberadaan Satgas 007 Garam juga tidak boleh dibatasi pada persoalan penindakan saja, tetapi juga pada persoalan bagaimana menggiring setiap pihak untuk patuh pada aturan atau sistem yang dianut.
“Jadi, kalau memberangus pencurin ikan yang banyak mafianya itu sukses dengan Satgas 115-nya. Nah, untuk garam bentuk saja Satgas 007 Garam. Insya Allah dalam waktu singkat persoalan garam akan beres,” ungkap Prof Indrajaya.
Menurutnya, untuk mengatasi persoalan garam yang terjadi sekarang ini, dibutuhkan kemauan serius pemerintah dalam mengembangkan industri garam, sebab persoalan teknis relatif mudah untuk diselesaikan.
Prof Indrajaya mengatakan, negara sekelas India mampu memproduksi garam lebih baik dan ekonomis dari pada Indonesia. Sementara dalam penerapan teknologi produksi garam sama dengan yang dilaksanakan yakni teknik alami Evaporasi (penguapan).
Menurut Guru Besar Tetap FPIK-IPB, kesuksesan India memproduksi garam berkelanjutan dapat diadopsi oleh Indonesia, dengan memetakan secara keseluruhan dari hulu-hilir dan dimulai dari sistem produksi.
“Atau dapat juga mulai dari hilir dan tarik ke belakang ke arah hulu. Yang penting kita harus serius dan sungguh-sungguh, berkomitmen penuh dan menyadari bahwa garam ini sudah menjadi harga diri bangsa. Masa bangsa yang berangan-angan menjadi Poros Martim dunia tidak bisa menyelesaikan masalah garam ini,” ungkap Prof Indrajaya.
Guru Besar Tetap FPIK-IPB itu mengatakan, dirinya bersama mahasiswa pernah melakukan riset tentang bagaimana mendapatkan garam yang berkualitas dengan sistem Evaporasi seefisien mungkin. Riset tersebut berskala kecil (laboratorium) bukan lapangan. Mencoba sistem Evaporasi 2 tahap.
Menurutnya, untuk menghasilkan garam berkualitas perlu kebersihan air laut yang masuk dan dasar tambak diberi alas atau terpal yang bisa disebut dengan geomembrane.
“Jadi ini bukan teknologi tingkat tinggi,” ujar Prof Indrajaya .
Lebih lanjut ia menjelaskan, teknik Evaporasi dengan cara senderhana, air laut yang ada dalam wadah diuapkan dalam sistem semacam rumah kaca. Air laut akan lebih cepat menguap dan tinggal air laut yang berkonsentrasi garam yang pekat atau tinggal dipisahkan atau dialihkan ke wadah lain dan kemudian diuapkan lagi hingga dapat endapan garam.

“Tentu dalam risetnya kami ukur suhu di luar dan di dalam rumah kaca, serta kelembabannya,” uacp Prof Indrajaya.
Selain membentuk Satgas 007 Garam, Prof Indrajaya juga merekomendasikan agar pemerintah melanjutkannya dan membenahi program yang sudah dikembangkan dulu sejak 2011 yakni pemberdayana usaha garam rakyat (PUGAR) dan Non PUGAR (swadaya masyarakat).
“Yang penting dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor  Prof Indrajaya.

Jakartagreater

Read More

Indonesia Mutlak Mendukung Kemerdekaan Palestina

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan akan tetap mendukung kemerdekaan rakyat di Palestina meski tekanan dari luar negeri meminta Indonesia tidak berpihak kepada negara tersebut.
“Indonesia akan selalu berpihak kepada Palestina,” tegas Jusuf Kalla usai menerima Tanda Kehormatan Anugerah Unismuh Makassar Pertama di Kampus Unismuh Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 28/7/2017.

Meski dukungan kemerdekaan itu mengalir, namun duta perdamaian ini menuturkan, rakyat di Palestina harus bersatu memerangi kezaliman dan serangan agresi militer Israel.
Adanya dua kubu di negara Palestina yang berkonflik politik dan militer yang terus berkepanjangan yakni kubu Fatah dan kubu Hamas akan semakin menyulitkan Palestina meraih kemerdekaan.
“Kita terus mendukung kemerdekaan mereka, tapi syaratnya perseteruan dua kubu ini harus diselesaikan dan mereka harus bersatu,” ujar Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ini, dilansir Antara.
Diketahaui, konflik antara dua kubu Fatah dan Hamas terus bergulir mengakibatkan perang sipil di Palestina hingga konflik politik serta militer yang berlangsung sejak 2006.
Akibat konflik antarsesama orang Palestina, wilayah Palestina secara de facto terbagi menjadi dua wilayah, jalur gaza dikuasai Hamas dan wilayah Tepi Barat yang dikuasai Fatah.
Ditambah lagi serangan tentara Israel dengan mengarahkan rudal ke pemukiman warga sipil hingga ke Masjidil Aqsa Palestina belum lama ini untuk mengusai daerah Yuresalem. Kejadian ini menambah perjalanan kelam Palestina diterjang konflik yang berkepanjangan.
Selain itu, lebih dari 100 warga Palestina terluka akibat serangan gas air mata dan granat pasukan Israel saat mereka menuju masjid setempat untuk melaksanakan ibadah pada Kamis (27/7) waktu setempat.

Sebelumnya, pasukan militer Israel berhasil menguasai Yuresalem termasuk masjid tersebut, dan melarang adanya aktivitas di tempat itu. Hal ini memicu kemarahan warga hingga terjadi demostrasi besar-besar hingga terjadi bentrokan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Kendati demikian, dengan adanya tekanan dari luar negeri dan aksi demonstrasi di pelbagai negara termasuk Indonesia mengecam penyerangan itu, pihak militer Israel akhirnya membuka kembali akses agar warga kembali beribadah, namun sampai saat ini rakyat Palestina masih saja terusik.

Jakartagrater

Read More

Prototipe Jet Tempur KFX/IFX Akan di Produksi 2019

Desain pesawat tempur KFX/IFX

Pengembangan pesawat tempur kerja sama Indonesia dan Korea Selatan, Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) telah mengalami kemajuan. Prototipe pesawat tempur generasi 4,5 itu rencananya mulai diproduksi pada 2019.
“Sesuai rencana, prototipe KFX/IFX akan ‘roll out’ pada tahun 2020, dan akan terbang perdana pada 2021,” kata Kepala Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan Anne Kusmayati, di Jakarta, Jumat, 28/7/2017.

Ia mengatakan, saat ini pengembangan pesawat tempur KFX/IFX sudah memasuki “engineering manufacture development” (EMD), yakni mencapai 14 persen dari keseluruhan perencanaan program hingga 2026.
Ia mengatakan, pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini masih terkendala, salah satunya empat komponen inti teknologi yang ditolak oleh Amerika Serikat, yakni “electronically scanned array” (AESA) radar, “infrared search and track” (IRST), “electronic optics targeting pod” (EOTGP) dan “radio frequency jammer”.
Termasuk, “technical asisstance agreement” (TAA) dari AS.
“Tapi itu tidak masalah, Korsel akan bekerja sama dengan negara-negara Eropa untuk mengembangkan empat teknologi itu. Ada kesepakatan dari Korea, bila mereka sudah bisa memproduksinya, mereka akan memberikan teknologi itu ke kita atau mengizinkan kita untuk menggunakan teknologi tersebut,” ujar Anne.
Anne pun meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk ikut membantu berdiplomasi agar masalah itu bisa diatasi dengan baik dan lancar.
Ia berpendapat PT Dirgantara Indonesia sudah siap untuk pengembangan tahap awal, dimana Indonesia kebagian untuk membuat sayap, ekor dan pylon pesawat tempur KFX/IFX.
“Pengembangan KFX/IFX ini akan memperkuat PT DI selaku Industri pertahanan nasional,” katanya, dilansir Antara.

Program pengembangan KFX/IFX ini merupakan program jangka panjang hingga 2026, sehingga memerlukan komitmen dan dukungan politis yang berkesinambungan dari pemerintah dan parlemen terutama dari sisi pembiayaan yang telah disepakati dengan pihak Korea, sebesar Rp 21,6 Triliun.
Bila program ini berjalan dengan baik, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia, yakni membangun kemandirian alutsista dalam negeri, menghapus ketergantungan produk luar negeri, memberikan daya getar (detterent effect) secara berkelanjutan terhadap negara lain dan menciptakan nilai tambah untuk penguasaan industri teknologi pesawat tempur serta desain pesawat disesuaikan dengan kebutuhan TNI AU.

Read More

Selamat Datang Kapal Selam KRI Nagapasa 403

KRI Nagapasa 403

Kapal Selam KRI Nagapasa 403 adalah kapal selam pertama dari tiga kapal selam Type 209/1400 yang dibangun untuk Angkatan Laut Indonesia siap diserahkan kepada Indonesia.

Menurut IHS Janes, perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan telah menyelesaikan pengerjaan kapal selam dan kini mempersiapkan pengiriman Nagapasa yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus.
Selain menjadi kapal selam Type 209/1400 pertama untuk Angkatan Laut Indonesia, Nagapasa juga merupakan kapal selam yang di ekspor pertama oleh Korea Selatan.

KRI Nagapasa 403

Dibangun di bawah kontrak senilai US$ 1,1 miliar yang ditandatangani antara DSME dan kementerian Pertahanan Indonesia pada tahun 2011. Dua kapal selam akan pertama dibangun di Korea Selatan sementara kapal terakhir akan dibangun oleh perusahaan pembuat kapal PT PAL di Indonesia, di bawah program alih teknologi.
Kapal selam dengan panjang 61 meter dan berbobot 1.400 ton dioperasikan oleh 40 awak pelaut. Nagapasa memiliki jangkauan operasi sekitar 10.000 mil laut dan kecepatan 21 knot saat terendam.

Jakartagreater

Read More

Indonesia di Mata Dunia Internasional Setelah Beberapa Kejadian Besar Terjadi

Raja Ampat Papua Indonesia : http://www.indonesia.travel

Dari hasil riset Indonesia Indicator menyebutkan Indonesia tak pernah lepas dari sorotan media-media internasional, terlihat sepanjang 1 Januari hingga 15 Juli 2017 ,pemberitaan tentang Indonesia pada 468 media online internasional mencapai 33.887 berita.
“Ada tiga isu yang muncul dominan dalam pembahasan tentang Indonesia di media internasional.
Pertama, perekonomian dan perdagangan; kedua, industri pariwisata; ketiga, ISIS dan terorisme,” ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang, di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 27-7-2017.

Tiga isu besar itu, lanjut dia, porsinya mencapai 64 persen dari seluruh pemberitaan mengenai Indonesia.
Data ini dikumpulkan dari seluruh pemberitaan media online berbahasa Inggris dari 139 negara.
Indonesia Indicator (I2) yang merupakan sebuah perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software AI (Artificial Intelligence), menyebutkan rata-rata pemberitaan tentang Indonesia dalam media asing per bulan mencapai 4.841 berita.
Secara statistik, kata Rustika, Februari 2017 merupakan bulan dengan ekspose tertinggi pemberitaaan Indonesia di media asing.
“Pada bulan tersebut, media asing ramai menyoroti kasus terbunuhnya Kim Jong-nam, saudara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang diberitakan dibunuh oleh dua orang, salah satunya WNI ,” ujar Rustika.
Isu bersentimen positif pada bulan Februari tentang Indonesia adalah kembali dijalin kerja sama militer antara Indonesia dan Australia untuk penanggulangan terorisme, setelah sempat ditangguhkan akibat kasus pelecehan Pancasila oleh militer Australia pada latihan di Perth.
Pada Mei 2017, kata Rustika lagi, juga muncul ekspose yang cukup tinggi tentang Indonesia.
Sorotan dunia, lanjut dia, ditujukan pada kasus penistaan agama yang disangkakan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Pada bulan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi Ahok. Media internasional mengangkat framing pemberitaan yang  bertendensi negatif,” kata Rustika. Namun, isu yang sempat memanas tersebut berangsur menurun.
Pada bulan yang sama, Indonesia juga diberitakan dalam isu positif seiring membaik peringkat investasi/investment grade Indonesia dari Standart and Poor (S&P).
Indonesia dan Isu Perdagangan Framing positif yang ditujukan kepada Indonesia di antaranya dimunculkan dari ekspose mengenai perekonomian dan perdagangan, termasuk di antaranya adalah kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara mitra.
Aktivitas ekspor impor Indonesia terhadap beberapa komoditas unggulan juga menjadi sorotan utama.

“Dalam pembahasan media berbahasa Inggris, komoditas yang paling sering dikaitkan dengan Indonesia adalah komoditas energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas,” ujar Rustika. Meski demikian, isu perdagangan ini juga diwarnai sentimen negatif, salah satunya kritikan Australia terhadap Indonesia terkait tarif impor kertas yang berasal dari Indonesia.
Media menyorot tentang isu politik dumping tersebut yang bakal menjadi pembahasan lebih lanjut dalam pembahasan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) akhir tahun 2017 ini.
Selain isu perdagangan, industri pariwisata juga cukup disoroti media internasional, terutama wilayah Bali. Terlebih, kata Rustika, perhatian semakin besar setelah kedatangan mantan Presiden AS Barack Obama ke Bali untuk berlibur.
“Selain Bali, media internasional juga mulai mengarahkan perhatian pada pariwisata NTB (Lombok, Gili Trawangan, Senggigi), Yogyakarta, dan NTT,” kata Rustika, seraya mengatakan Indonesia diapresiasi oleh publik luar negeri karena pertumbuhan industri pariwisata yang sangat pesat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Penciptaan ‘public awareness’ dan kampanye destinasi baru Indonesia di luar Bali, lanjut Rustika, mendapat perhatian media asing yang disertai dengan framing kesiapan Indonesia dalam menggenjot pembangunan infrastruktur untuk menunjang akses ke tempat wisata.
Isu negatif tentang ISIS dan Terorisme di Indonesia juga tak lepas dari sorotan media asing.
Menurut Rustika, media internasional mengangkat beberapa kasus, seperti terdeteksi para WNI yang berencana bergabung dengan ISIS di Suriah, modus operandi teror baru melibatkan perempuan untuk meledakkan diri, terdeteksi aliran dana untuk menyokong terorisme di Indonesia hingga pemblokiran aplikasi Telegram oleh pemerintah Indonesia.
Namun demikian, langkah-langkah kontra terorisme dan kontra radikalisme Indonesia bersama negara lain diberitakan media asing dengan tone positif, seperti kerja sama aspek militer dengan Australia dan Filipina.

Isu lainnya yang mengemuka adalah permasalahan hukuman mati bagi gembong narkoba.
Australia menjadi salah satu negara yang mengkritik Indonesia di forum internasional Universal Periodic Review (UPR) of human rights improvements and challenges dalam membahas sistem hukuman mati di Indonesia.
Top 10 media yang memberitakan Indonesia adalah Straits Times sebanyak 987 berita; The Star sebanyak 747 berita; Bangkok Post 728 berita; The Edgemalaysia sebanyak 707 berita; The Malay Mail Online sebanyak 692 berita; Free Malaysia Today 597 berita; Nikken Asian Review 567 berita; The Sydney Morning Herald 556 berita The Daily News 540 berita; dan Malaysia Digest 538 berita.

Jakartagreater

Read More

TNI dan Kemenhan Dapat Penambahan Anggaran

Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 yang dialokasikan untuk TNI untuk penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta Alutsista TNI, termasuk penanggulangan terorisme.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai mendampingi Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI terkait RKA-KL APBN-Perubahan Anggaran Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2017, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, 25/7/2017.

KRI REM 331 : http://angkasa.grid.id

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas tentang APBN-P 2017 untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Hasil rapat tersebut, anggaran yang disetujui oleh Komisi I DPR RI sebesar Rp. 5.440.000.000.000,- (lima trilyun empat ratus empat puluh milyar rupiah),” katanya, dilansir Puspen TNI, 26-7-2017.

Jendral TNI Gatot Nurmantyo : http://poskotanews.com

Dijelaskan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bahwa anggaran yang sudah disetujui oleh Komisi DPR RI tersebut akan dialokasikan ke masing-masing Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI, dengan perincian UO Kemhan Rp 1,1 trilyun lebih, Mabes TNI Rp 900 milyar lebih, TNI AD Rp 1 triliyun lebih, TNI AL Rp 1 trilyun lebih dan TNI AU Rp 1,2 trilyun lebih. “Anggaran yang diajukan sudah tidak ada masalah, sudah selesai,” ujarnya.

Jakartagreater

Read More

Mentri Pertahanan Inginkan Pembelian Drone Lengkap Dengan Persenjataan

Uav Male Yi Long China : http://www.china-arms.com

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menginginkan pesawat terbang tanpa awak (PPTA) atau Drone dapat digunakan untuk keperluan tempur, dan dilengkapi Senjata dan Bom.
“Pesawat terbang tanpa awak yang dibuat atas kerja sama Balitbang Kemhan dengan industri pertahanan dalam negeri sudah bagus, dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer dan bisa digunakan selama 20 jam. Luar biasa itu,” ujar Menhan setelah selesai menyaksikan uji coba pesawat tanpa awak hasil kerja sama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan industri pertahananpada Kamis 27 Juli 2017 di Lapangan Terbang Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ke depan, lanjut Ryamizard Ryacudu, tak terlalu kerap memakai pesawat yang menggunakan awak karena ‘cost’ relatif mahal, dan penggunaannya pun terbatas. Tetapi, pesawat tanpa awak bisa digunakan setiap waktu dan relatif lebih murah.
“Kemungkinan kecelakaan sangat kecil. Kalau pun ada kecelakaan tidak ada korban jiwa,” ujar Ryamizard Ryacudu .

Uav Male Yi Long China : http://www.china-arms.com

Pesawat terbang tanpa awak ini nantinya bisa di-update untuk dipasang Senjata dan Bom, serta bisa digunakan pada siang dan malam hari.
“Drone Ini nggak kalah lagi dengan dari luar. Kemudian akan ditingkatkan terus. Itu kalau pakai satelit, jaraknya bisa 500 kilometer,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ini.
Menteri Pertahanan RI ini berharap nantinya pesawat tanpa awak dapat dimaksimalkan untuk menjaga perbatasan, bahkan dapat digunakan untuk mencegah peredaran Narkoba.
“Iya pasti, akan dimaksimalkan di perbatasan mau melihat di mana tukang Narkoba itu bawa Narkoba. Termasuk kapal-kapal yang mencuri ikan dan segala macam. Nanti di kapal Angkatan Laut juga ada Drone, penanganan bencana, segala macam lah,” ucap Menhan.
Kendati demikian, tambah Ryamizard Ryacudu, pihaknya tetap akan membeli beberapa Drone Militer dari China guna menambah pengetahuan teknologi mengenai Drone.

Uav Rajawali 720 : Indomiliter.com

“Jadi begini. Kita, orang China, orang manapun, kalau beli pasti dia bedah itu barang untuk dipelajari. Kita juga beli sedikit satu-dua, kemudian kita pelajari untuk menambah kecanggihan itu. Semuanya begitu,” ungkap Menhan.
Pesawat yang diujiterbangkan bernama Rajawali 720, yang merupakan hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan PT Bhineka Dwi Persada. PPTA Rajawali 720 termasuk ke dalam kategori Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau juga disebut Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dan merupakan PPTA bersayap tetap (fixed wing).
PPTA tersebut memiliki kemampuan terbang Iebih dari 24 jam dengan misi radius jelajah 20 Km sampai dengan 1000 Km, dan ketinggian jelajah 8000 meter dan kecepatan sampai 135 km/jam (73 knots). PPTA Rajawali 720 tersebut juga mampu tinggal landas dan landing dengan Iandasan yang cukup pendek.
PPTA Rajawali 720 dirancang dengan misi utama sebagai pesawat pengintai, yang dilengkapi dengan sistem gimbal dan kamera yang dapat mengirimkan hasil pantauan, baik gambar maupun video secara real time ke darat melalui Ground Control Station (GCS).

Sehingga, PPTA Rajawali 720 dapat menjadi salah satu altematlf yang hadal dalam melaksanakan pengawasan dalam berbagai keperluan, seperti melasanakan pemantauan di daerah perbatasan, lautan ataupun hutan, dilansir Antara, 27-7-2017.
Selain PPTA Rajawali 720, kata Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, juga akan diuji coba beberapa pesawat tanpa awak lainnya, yakni Pesawat Udara Tanpa Awak (Puna) Alap-Alap, Wulung (PT Carita Boat Indonesia), Elang Laut (PT DI), dan Mission System (PT LEN Industri), serta Target Drone (PT Indo Pacific Communication dan Defence), M3LSU03 (PT Mandiri Mitra Muhibbah).

Jakartagreater

Read More

Uji Coba Drone Rajawali 720 di Saksikan Langsung Mentri Pertahanan

Drone Rajawali 720 : Lancercell

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyaksikan uji coba atau demo terbang dan ‘statis display’ Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) di Lapangan Terbang Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27-7-2017.

PPTA tersebut merupakan hasil kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan dalam negeri untuk memperkuat sistem pertahanan.
Demo terbang itu juga disaksikan pejabat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Kemenristek Dikti, BUMN, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan pimpinan perusahaan industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industri (Mission System) dan PT INTI.
Pesawat yang diterbangkan bernama Rajawali 720, yang merupakan hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan PT Bhineka Dwi Persada. PPTA Rajawali 720 termasuk ke dalam kategori Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau juga disebut Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dan merupakan PPTA bersayap tetap (fixed wing).

PPTA tersebut memiliki kemampuan terbang lebih dari 24 jam dengan misi radius jelajah 20 km sampai dengan 1000 km, dan ketinggian jelajah 8000 meter dan kecepatan hingga 135 km/jam (73 knots). PPTA Rajawali 720 tersebut juga mampu tinggal landas dan landing dengan landasan yang cukup pendek.
PPTA Rajawali 720 dirancang dengan misi utama sebagai pesawat pengintai, yang dilengkapi dengan sistem gimbal dan kamera yang dapat mengirimkan hasil pantauan, baik gambar maupun video secara real time ke darat melalui Ground Control Station (GCS).

Drone Rajawali 720 Sumber Link

Sehingga, PPTA Rajawali 720 dapat menjadi salah satu alternatif yang handal dalam melakukan pengawasan dalam berbagai keperluan, seperti melakukan pemantauan di daerah perbatasan, lautan ataupun hutan, dilansir Antara, 27-7-2017.

Selain PPTA Rajawali 720, kata Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, juga akan diuji coba beberapa pesawat tanpa awak lainnya, yakni Pesawat Udara Tanpa Awak (Puna) Alap-Alap, Wulung (PT Carita Boat Indonesia), Elang Laut (PT DI), dan Mission System (PT LEN Industri), serta Target Drone (PT Indo Pacific Communication dan Defence), M3LSU03 (PT Mandiri Mitra Muhibbah).

Jakartagreater

Read More

Perpanjangan Izin Oprasi Freeport Tunggu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Tanda Tangani

Galian PT Freeport Indonesia (Papua)

 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa sahnya perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia setelah masa Kontrak Karya berakhir pada 2021 menunggu ditandatanginya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengklarifikasi bahwa Freeport secara resmi mempunyai perpanjangan operasi sampai tahun 2031 apabila perubahan sistem dari kontrak karya (KK) menjadi izin UPK sudah ditandatangani.
“Perlu dipahami dan menjadi kesepahaman kita bersama bahwa pernyataan tentang keabsahan atau sahnya kegiatan operasi PT Freeport pasca tahun 2021 atau setelah KK itu berakhir adalah sewaktu ditandatangani izin UPK. Tentunya izin UPK sampai sekarang belum. Itu yang menjadi dasar hukum,” ujar Teguh Pamudji dalam konferensi pers pada Rabu 26 Juli 2017 di kantor Kementerian ESDM Jakarta.

Smelter PT Freeport

Teguh Pamudji yang juga menjadi Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Freeport ini mengatakan izin UPK yang akan diterbitkan akan diberlakukan hingga tahun 2021.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 mengeani Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, sesudah Freeport mempunyai izin UPK, perusahaan berhak mengajukan perpanjangan 2 kali dalam 10 tahun.

Tetapi, pemerintah tidak secara otomatis memberikan perpanjangan hingga tahun 2041. Kementerian ESDM akan memberikan perpanjangan 10 tahun pertama sampai tahun 2031 dengan terpenuhi dahulu syarat-syarat yang diwajibkan dalam PP 1/2017.
“10 tahun pertama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM mengajukan perpanjangan dengan syarat yang dilengkapi, kemudian setelah tahun 2031 tentunya kami akan meminta lagi mereka untuk mengajukan lagi dan ada mekanismenya sendiri untuk memenuhi persyaratan,” ucap Teguh Pamudji .
Pemerintah akan memberikan perpanjangan jika Freeport sudah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam PP Nomor 1 Tahun 2017, salah satunya pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral “smelter”.
Freeport pun telah sepakat membangun smelter dalam waktu 5 tahun dan akan selesai paling lambat tahun 2022, dilansir Antara, 27-7-2017.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia sekarang ini masih berunding untuk menemukan solusi dari 4 poin, yakni stabilitas investasi jangka panjang, perpanjangan kontrak Freeport, divestasi 51 persen dan pembangunan smelter.

Antara

Read More

Indonesia Akan Segera Beli Drone Serang Militer

Drone Yi Long China (google.com)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah sedang mencari “drone” yang berkualitas dan biaya terjangkau serta kemampuan transfer teknologi yang memadai bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
“Beli saja sedikit, nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik ‘drone’ datang, uji coba mana yang bagus,” ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai menghadiri rapat terbatas tentang Alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 26-7-2017.
Adapun Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi mengatakan TNI AU membutuhkan “drone” dengan kualifikasi pesawat yang dapat mendeteksi serta melakukan identifikasi dan juga melakukan penyerangan.
Leonardi menambahkan hingga saat ini pemerintah merencanakan membeli enam unit “drone” dengan tiga baterai.
“Yang bisa memberikan, mengizinkan kita untuk beli itu China. Yang lain tidak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan ‘G to G’ dengan spesifikasinya dari TNI AU,” jelas Leonardi.

Drone Yi Long China

Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah harus mengoptimalkan pembelian alutsista yang mengarah kepada pembangunan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri.
Presiden menegaskan Indonesia memperoleh sejumlah tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara dengan sejumlah tawaran seperti transfer teknologi, desain bersama hingga realokasi fasilitas industri pertahanan dari negara produsen ke Indonesia.
“Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup tidak hanya, misalnya, membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan,” ujar Presiden Jokowi.

Kembangkan Industri Drone

Drone Anka Turki Sumber : https://jakartagreater.com/wp-content/uploads/2017/07/anka-missile.jpg

Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan Wiranto mengungkapkan pemerintah akan mengembangkan industri Drone yang bisa digunakan untuk kepentingan Tentara maupun kepentingan sipil.
“Itu yang menjadi satu sasaran kami untuk mengembangkan industri Drone sehingga dapat multifunction sehingga bisa kami pakai untuk kepentingan Tentara maupun untuk kepentingan sipil,” ujar Wiranto selesai rapat kabinet terbatas pada Rabu 26 Juli 2017 di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Wiranto menuturkan ke depan teknologi Drone akan berkembang terus sebab murah namun bisa menjangkau wilayah nasional.
“Ke depan ada satu teknologi baru yang lebih murah tapi juga bisa menjangkau wilayah nasional baik untuk kepentingan Tentara, pertahanan maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil yakni Drone,” ucap Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan.
Drone adalah pesawat pengintai tidak berawak yang dijalankan dengan pusat kendali di suatu tempat dengan menggunakan komputer atau juga remote control. Sementara itu tentang pembelian alat utama sistem senjata (Alutsista) Wiranto mengatakan Alutsista yang dibeli harus bisa meng-cover wilayah Indonesia yang luas, dalam arti bisa meng-cover pengamanan wilayah RI.
“Kedua kami harus realistis artinya jangan sampai pembelian Alutsista menggunakan APBN yang nanti bisa mengganggu kebijakan di bidang yang lain, artinya harus ada pertimbangan rasional dari pembelian itu, artinya ada efisiensi di situ,” ujar Wiranto.

TAI DRONE

Tetapi Wiranto mengingatkan bahwa usaha memperkuat Alutsista juga perlu ditujukan untuk “detterence factor”.
“Artinya kita tetap dihormati negara lain dalam rangka melakukan satu diplomasi internasional, kalau kita tidak kuat nanti kita disepelekan,” ucap Wiranto, dilansir Antara, 26-7-2017.  .
Menurut Wiranto, pembelian Alutsista harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang bagus dan matang, satu sisi memenuhi kepentingan pertahanan nasional di sisi lain tidak merugikan kepentingan lain dalam penggunaan APBN.
Dalam kesempatan itu Wiranto tidak membenarkan ada ketidacocokan antar lembaga terkait pengadaan Alutsista.
“Siapa yang bilang tidak harmonis kalau ada perbedaan pendapat ya didiskusikan, diperbincangkan sehingga mencapai keseimbangan tadi, kalau ada perbedaan pendapat kan masing-masing kementerian mengemukakan pendapatnya. Tugas kita mencocokkan itu sehingga ada keputusan yang baik,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Jakarta Greater

Read More

Indonesia Kecam Tindak Kekerasan Militer Israel di Masjid Al-Aqsa

Masjid Al-Aqsa (Kubah Hitam)

Jakarta – Pemerintah Indonesia mengecam tindakan kekerasan yang dilakakukan oleh pihak keamanan Israel yang telah menewaskan 3 orang jemaah di Kompleks Masjid Al-Aqsa, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima pada Sabtu 22 Juli 2017 di Jakarta.

“Indonesia mengecam tindakan kekerasan pihak keamanan Isreal yang sudah mengakibatkan 3 orang jemaah tewas dan lebih dari 100 orang luka-luka di Kompleks Masjid Al-Aqsa,”ujar pernyataan pers Kemlu RI.”
Indonesia mengecam keras, sekali lagi Indonesia mengecam keras pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsa dan juga Indonesia mengecam keras jatuhnya 3 korban jiwa,” ujar Presiden Joko Widodo ditemui pada Sabtu 22 Juli 2017 di komplek Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
Pemerintah Indonesia menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk pembunuhan terhadap jemaah yang berusaha menjalankan haknya untuk melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa.

Militer Israel di Sekitar Masjid Al-Aqsa (ilustrasi)

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban, serta mendoakan agar para korban luka-luka dapat segera pulih kembali.
Selain itu, Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan sidang dan mengambil langkah untuk menghentikan tindak kekerasan oleh pihak keamanan Israel di Kompleks Masjid Al-Aqsa.
Selanjutnya, Indonesia juga sudah mendesak agar Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dapat segera melaksanakan pertemuan darurat untuk membicarakan keadaan di kompleks Al-Aqsa.

Foto Beberapa Kepala Negara Anggota OKI Saat KTT - OKI DI Istanbul Turki

Pemerintah Indonesia mengingatkan kembali kepada Israel untuk tidak mengubah “status quo” kompleks Al-Aqsa, agar Masjid Al-Aqsa dan “the Dome of the Rock” tetap berfungsi sebagai tempat suci yang dapat diakses bagi semua umat Muslim.

Walau demikian, Pemerintah Indonesia mengajak semua pihak untuk menahan diri agar keadaan tidak memburuk.

Antara

Read More

Keunggulan dibalik aplikasi Telegram yang di blokir Pemerintah

Notebook kita - Saat ini, jagat dunia pertelekomunikasian Indonesia sedang ramai dengan berita pemblokiran aplikasi instan messenger Telegram. Aplikasi yang di kembangkan oleh Telegram Messenger LLP yang di pimpin oleh Pavel Durov ini di rilis pertama kali pada Agustus 2013. Aplikasi jejaring sosial ini datang dengan menyuguhkan fitur keamaan tingkat tinggi sebagai keunggulan utama nya. Selain itu Telegram juga mempunyai keunggulan lain yang akan Notebook kita bahas. Berikut beberapa keunggulan aplikasi instant messenger Telegram yang admin lansir dari beberapa sumber dan juga langsung dari pengalaman pribadi.

1. Layanan gratis selamanya

itunes.apple.com

Telegram menawarkan aplikasi gratis tanpa iklan dan biaya layanan dengan kata lain anda tidak khawatir dengan biaya bulanan ataupun langganan tutup iklan seperti aplikasi lain.

2. Layanan pengiriman pesan yang lebih cepat

Telegram app

Keluhan umum dari aplikasi instant messenger lain adalah lamanya pengiriman pesan, pending atau bahkan gagal, Fitur Cloud yang di tawarkan Telegram menjadi solusi dalam hal ini. Cache yang tersimpan hampir seluruh nya di alihkann di cloud based sehingga tidak memberatkan smartphone.

3. Lebih ringan 
Aplikasi ini lebih ringan jika di bandingkan dengan yang lain. Ruang yang ii butuhkan hanya sekitar 30 MB dan juga hemat RAM.

4. Dilengkapi dengan Fitur Multi Device Sehingga dapat digunakan pada berbagai perangkat secara serentak.
 

Telegram app

Dalam hal ini kita dapat menggunakan Telegram pada beberapa device misal nya PC tanpa di haruskan mengaktifkan Telegram pada smartphone sebagai device utama.

5. File sharing dengan dukungan konten yang lebih besar
Telegram menawarkan pengirim file hingga maksimal 1,5 GB per file serta mendukung hampir semua format foto, video dan dokumen lain seperti img, png, bmp, mp3, mp4, pdf, doc, xls, zip dll.

6. Daya tampung group yang lebih banyak.
Pada aplikasi Telegram batas maksimal anggota sebuah group bisa mencapai 5000 meber. Sangat berbeda dengan Whatsapp yang hanya bisa menampung 1000 meber (sebelumnya 250).

7. Channel untuk Proses penyiaran
Proses penyiaran atau Broadcasting dapat di lakukan secara teratur dengan Channel pada Telegram. Member yang dapat di tampung pada sebuah Channel tidak terbatas.

8. Fitur Bot untuk menjalankan App secara otomatis.
Fitur Bot dapat di artikan sebagai aplikasi yang mempunyai kecerdasan sendiri. Bot dpat melakukan apa saja seperti game, broadcast berita atau aktivitas lain nya sesuai penjadwalan yang telah kita atur sendiri.

9. Lebih interaktif

Telegram.org

 Telegram membuat suasana obrolan dalam group chat lebih hidup dengan menyajikan fitur Reply Mentions, Hashtags, dan Forwards. Hal yang membedakan nya dengan aplikasi lain dimana user dapat berkreasi sendiri untk membuat stiker yang di inginkan.

10. Lebih Aman bahkan Sangat Aman
Satu hal yang membuat Telegram dikecam oleh beberapa negara karena fitur kemanan nya yang sangat sulit di tembus. Bahkan beberapa ahli IT di macam macam instansi menyatakan Telegram sebagai aplikasi yang sukit di enkripsi dan di deteksi. Hal ini lah yang menurut beberapa pihak membuat Telegram sebagai media berbahaya dan tempat berkomunikasi nya teroris kelas dunia.

Itulah beberapa keunggulan Telegram yang admin Notebook kita bahas. Semoga bermanfaat.

Read More

Secret Paradise in The Tail of Borneo

It’s very common that every people love to have their own vacation. Hiking, diving, snorkeling can be some options considered. Notebook Kita will show a less known place located in the tail of Borneo , Indonesia. Government in this place organised in a village named Temajuk and it is a part of Paloh regency. Travelers will spend about 6 hours or 200 kilometers to reach this spot from Pontianak, West Kalimantan.

Google Maps

The location is near the border area of Indonesia and Malaysia. Travellers can use  Google Maps as the navigation tools. This place has many spots and we will explore them one by one.

1.  Tanjung Bendera

https://www.goodnewsfromindonesia.id

First place you can find is this spot which full of historical story but provide a beautiful beach with meadow in nearby.

2.  Garuda & Soekarno Statue

http://sitimustiani.com

Blog Archive

These two statues is the pride of Temajuk Societies and also Indonesian.

3. Upside down House

Blog Archive

This is the latest spot that recently built and being the most popular rapidly.

4. Camar Bulan Port

Kompas

5. Temajuk Beac & Teluk Atong

Kompas

Kompas

https://ksmtour.com

6. Tanjung Datu

http://blog.borneotropicaladventures.com

Tribun Pontianak

This spot is divided between two countries Indonesia and Malaysia.

Private Document

The border statue with a half Indonesia's Flag color.

Private Document

Private Document

That's all our short review about "Secret Paradise in The Tail of Borneo. Hope you like it and this is the time for prepare your planning for this spot.

Read More

Pemutakhiran Kembali Peta Wilayah NKRI Tahun 2017

Pemuktahiran Peta NKRI (Kemenko Kemaritiman)

Jakarta – Pemerintah Indonesia menetapkan pemutakhiran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016.

Detik.com

Pada pemutakhiran peta NKRI 2017 ini, terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan atas perkembangan hukum internasional juga penetapan batas maritim dengan negara tetangga, ujar Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, dalam jumpa pers di Jakarta. (Antara)

“Ada beberapa faktor kenapa harus diubah, yakni perjanjian perbatasan yang baru ditandatangani Indonesia dan Singapura yang sudah diratifikasi DPR,” katanya.
Perjanjian batas maritim Indonesia dan Filipina, mengenai zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Sulawesi dan Laut Mindanao juga telah disepakati bersama dan diratifikasi.
“Tinggal diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi,” ujarnya.
Pemutakhiran peta NKRI, juga mengimplementasikan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional berdasarkan kasus sengketa Laut China Selatan antara China dan Filipina.

“Keputusan itu memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau atau karang kecil di tengah laut yang bukan bagian negara kepulauan tidak berhak atas 200 mil laut ZEE (zona ekonomi eksklusif),” katanya.
Perubahan juga terjadi di Selat Malaka di mana ada penyederhanaan garis batas guna memudahkan penegakan hukum dan pengawasan laut.
“Dan di kawasan dekat Indonesia-Singapura itu karena sudah ada garis batas yang jelas, itu perlu dimasukkan dalam peta ‘update’,” ujarnya.
Havas mengatakan peta NKRI terakhir diperbarui pada 2005 lalu, menyusul perkembangan yang ada terkait sejumlah perundingan perbatasan dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pemutakhiran peta NKRI.

“Memang kita perlu ‘update’ terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan ‘update’ juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana,” katanya.
Penetapan pemutakhiran peta NKRI dilakukan oleh 21 perwakilan kementerian/lembaga terkait yakni Kemenko Kemaritiman, Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Polri, Bakamla, Badan Informasi Geospasial, LIPI, BPPT dan BMKG.
Kemenko Kemaritiman segera menyebar pemutakhiran peta NKRI 2017 ini ke kementerian lain.


Antara

Read More

Kebijakan Sekolah 5 Hari Masih Tetap di Ajukan Mendikbud

Kediri – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan tetap mengajukan kebijakan sekolah 5 hari dengan durasi 8 jam per hari. Muhadjir Effendy, sewaktu berkunjung pada Minggu 16 Juli 2017 ke SMP Pawyatan Daha Kediri Jawa Timur mengatakan. “Peraturan Menteri tentang lima hari masuk sekolah mau ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden jadi akan lengkap dan mengakomodasi saran-saran.”
Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu syarat pedidikan karakter bisa berjalan baik adalah keberadaan guru di sekolah secara mutlak. Salah satu yang menjadi masalah sekarang  ini adalah beban kerja guru.
Menteri menyebutkan, masalah itu mengakibatkan sejumlah guru yang tidak memenuhi jam mata pelajaran atau yang jam pelajarannya terbatas misalnya PPKn, Kesenian, Agama, guru yang mengajar tidak mendapatkan tunjangan profesi.
“Guru yang terbatas jam pelajarannya tidak dapat tunjangan profesi kecuali mencari tambahan dari sekolah lain. Guru yang sudah cukup juga ikut-ikutan cari tambahan juga,” ujar Mendikbud .
Tahun pelajaran 2017/2018 ini, guru sudah diwajibkan memenuhi ketentuan beban kerja 40 jam per pekan. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
Menteri menegaskan, kebijakan sekolah lima hari itu dibuat untuk ditujukan kepada guru. Beban kerja guru dialihkan seperti beban kerja pegawai Negeri Sipil, yang mana PNS bekerja lima hari perminggu dan jam kerja efektifnya adalah 37,5 jam. Dalam rapat terbatas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk menyamakan hari libur sekolah dan Pegawai Negeri Sipil agar ada waktu keluarga mendidik anaknya serta tidak sepenuhnya diserahkan ke sekolah.
“Kami diminta samakan hari libur sekolah dan Pegawai Negri Sipil dan Karyawan Swasta agar ada waktu keluarga mendidik anaknya, tidak sepenuhnya diserahkan kepada guru di sekolah. Keluarga juga memiliki peran untuk tanamkan karakter. Juga diharapkan libur untuk berwisata, bisa menikmati keindahan alam dalam rangka membangun rasa kebhinekaan,” ujar Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia ini majemuk dan anak-anak bisa diajak jalan-jalan. Dengan dasar itulah ada kebijakan membuat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Salah satunya membahas terkait dengan hari sekolah.
“Jadi saya tegaskan di sini, sebetulnya lima hari kerja, delapan jam itu adalah merujuk pada beban kerja guru, bukan pelajaran di sekolah. Dengan guru sama dengan bekerja PNS pada umunya, eban kerja itu tidak harus terpaku pada jam mengajar kelas” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pendidikan di Kota Kediri yang sudah berlangsung dengan baik. Ia tetap berharap, pemerintah juga menekankan pentingnya pendidikan karakter bangsa yang juga mengacu program Presiden Joko Widodo.
Dalam acara tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy didampingi Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Kegiatan itu juga dihadiri kepala sekolah se-Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya.
Mendikbud juga disambut para siswa dari SMP Pawyatan Daha Kediri tersebut. Selain disambut dengan atraksi drum band, juga mainan ular tangga raksasa. Isi dari permainan itu mengajak anak beraktivitas serta berpikir. Mendikbud juga sempat bermain dengan anak-anak.

 Selain menghadiri Pekan Budaya dan Pariwisata serta Festival Panji Nasional 2017 di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Mendikbud juga berkunjung ke SMP Pawyatan Daha Kediri dan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, dilansir ANTARA, 16-7-2017.

Read More