Menunggu Kedatangan Su-35 Indonesia

Pembelian pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia senilai 1,14 miliar dolar AS memberikan potensi ekspor ke Rusia bagi Indonesia sebesar 50 persen dari pembelian tersebut atau senilai 570 juta dolar AS.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat melakukan imbal beli dalam pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) berupa pesawat tempur Sukhoi SU-35.
“Persentase dalam pengadaan SU-35 ini yaitu 35 persen dalam bentuk offset dan 50 persen dalam bentuk imbal beli. Dengan demikian, Indonesia mendapatkan nilai ekspor sebesar 570 juta dolar AS dari 1,14 miliar dolar AS pengadaan SU-35,” ujar Menteri Enggartiasto saat konferensi pers di Kementerian Pertahanan Jakarta, Selasa, 22/8/2017.
Enggar menjelaskan Pemerintah Indonesia membeli SU-35 dari Rusia dan Rusia sebagai negara penjual berkewajiban membeli sejumlah komoditas ekspor indonesia.
Dalam Pasal 43 UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dinyatakan setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri wajib disertakan imbal dagang, kandungan lokal dan ofset minimal 85 persen dimana kandungan lokal dan/atau ofset paling rendah 35 persen.
Karena pihak Rusia hanya sanggup memberikan offset dan lokal konten sebesar 35 persen, maka Indonesia menegaskan kembali pembelian SU-35 dilakukan melalui imbal beli dengan nilai 50 persen dari nilai kontrak.
Dengan skema imbal beli ini, Indonesia mendapat potensi ekspor sebesar 50 persen dari nilai pembelian SU-35.

Kesepakatan itu ditandatangani pada 10 Agustus 2017 saat pelaksanaan Misi Dagang ke Rusia yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto. Pemerintah Rusia dan Indonesia sepakat menunjuk Rostec dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana teknis imbal beli tersebut.
Dalam MoU itu Rostec menjamin akan membeli lebih dari satu komoditas ekspor, dengan pilihan berupa karet olahan dan turunannya, CPO dan turunannya, mesin, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya, tekstil, teh, ikan olahan, alas kaki, furnitur, kopra, plastik dan turunannya, resin, kertas, rempah-rempah, produk industri pertahanan, serta produk lainnya.
“Dengan imbal beli ini, Indonesia dapat mengekspor komoditas yang sudah pernah diekspor maupun yang belum diekspor sebelumnya,” ujar Enggar, dirilis Antara, 22/8/2017.
Ia menambahkan pihak Rostec diberikan keleluasaan untuk memilih calon eksportir sehingga bisa mendapatkan produk ekspor Indonesia yang berdaya saing tinggi. Mekanisme imbal beli ini selanjutnya menggunakan working group yang anggotanya berasal dari Rostec dan PT PPI.
Rusia adalah mitra dagang Indonesia ke-24 pada 2016. Nilai total perdagangan lndonesia-Rusia pada 2016 tercatat 2,11 miliar dolar AS dan Indonesia mendapat surplus 410,9 juta dolar AS yang seluruhnya berasal dari surplus sektor nonmigas.
Ekspor nonmigas Indonesia tercatat 1,26 miliar dolar AS, sedangkan impor nonmigas Indonesia dari Rusia tercatat 850,6 miliar dolar AS. Ada pun perkembangan ekspor nonmigas Indonesia ke Rusia tahun 2012-2016 tercatat positif 8,5 persen.

Dengan telah tercapainya kesepakatan tersebut, berarti Indonesia kini menunggu pengiriman jet tempur Su-35 ke tanah air.

Jakartagreater

Read More

Prototipe Jet Tempur KFX/IFX Akan di Produksi 2019

Desain pesawat tempur KFX/IFX

Pengembangan pesawat tempur kerja sama Indonesia dan Korea Selatan, Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) telah mengalami kemajuan. Prototipe pesawat tempur generasi 4,5 itu rencananya mulai diproduksi pada 2019.
“Sesuai rencana, prototipe KFX/IFX akan ‘roll out’ pada tahun 2020, dan akan terbang perdana pada 2021,” kata Kepala Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan Anne Kusmayati, di Jakarta, Jumat, 28/7/2017.

Ia mengatakan, saat ini pengembangan pesawat tempur KFX/IFX sudah memasuki “engineering manufacture development” (EMD), yakni mencapai 14 persen dari keseluruhan perencanaan program hingga 2026.
Ia mengatakan, pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini masih terkendala, salah satunya empat komponen inti teknologi yang ditolak oleh Amerika Serikat, yakni “electronically scanned array” (AESA) radar, “infrared search and track” (IRST), “electronic optics targeting pod” (EOTGP) dan “radio frequency jammer”.
Termasuk, “technical asisstance agreement” (TAA) dari AS.
“Tapi itu tidak masalah, Korsel akan bekerja sama dengan negara-negara Eropa untuk mengembangkan empat teknologi itu. Ada kesepakatan dari Korea, bila mereka sudah bisa memproduksinya, mereka akan memberikan teknologi itu ke kita atau mengizinkan kita untuk menggunakan teknologi tersebut,” ujar Anne.
Anne pun meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk ikut membantu berdiplomasi agar masalah itu bisa diatasi dengan baik dan lancar.
Ia berpendapat PT Dirgantara Indonesia sudah siap untuk pengembangan tahap awal, dimana Indonesia kebagian untuk membuat sayap, ekor dan pylon pesawat tempur KFX/IFX.
“Pengembangan KFX/IFX ini akan memperkuat PT DI selaku Industri pertahanan nasional,” katanya, dilansir Antara.

Program pengembangan KFX/IFX ini merupakan program jangka panjang hingga 2026, sehingga memerlukan komitmen dan dukungan politis yang berkesinambungan dari pemerintah dan parlemen terutama dari sisi pembiayaan yang telah disepakati dengan pihak Korea, sebesar Rp 21,6 Triliun.
Bila program ini berjalan dengan baik, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia, yakni membangun kemandirian alutsista dalam negeri, menghapus ketergantungan produk luar negeri, memberikan daya getar (detterent effect) secara berkelanjutan terhadap negara lain dan menciptakan nilai tambah untuk penguasaan industri teknologi pesawat tempur serta desain pesawat disesuaikan dengan kebutuhan TNI AU.

Read More

Selamat Datang Kapal Selam KRI Nagapasa 403

KRI Nagapasa 403

Kapal Selam KRI Nagapasa 403 adalah kapal selam pertama dari tiga kapal selam Type 209/1400 yang dibangun untuk Angkatan Laut Indonesia siap diserahkan kepada Indonesia.

Menurut IHS Janes, perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan telah menyelesaikan pengerjaan kapal selam dan kini mempersiapkan pengiriman Nagapasa yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus.
Selain menjadi kapal selam Type 209/1400 pertama untuk Angkatan Laut Indonesia, Nagapasa juga merupakan kapal selam yang di ekspor pertama oleh Korea Selatan.

KRI Nagapasa 403

Dibangun di bawah kontrak senilai US$ 1,1 miliar yang ditandatangani antara DSME dan kementerian Pertahanan Indonesia pada tahun 2011. Dua kapal selam akan pertama dibangun di Korea Selatan sementara kapal terakhir akan dibangun oleh perusahaan pembuat kapal PT PAL di Indonesia, di bawah program alih teknologi.
Kapal selam dengan panjang 61 meter dan berbobot 1.400 ton dioperasikan oleh 40 awak pelaut. Nagapasa memiliki jangkauan operasi sekitar 10.000 mil laut dan kecepatan 21 knot saat terendam.

Jakartagreater

Read More

TNI dan Kemenhan Dapat Penambahan Anggaran

Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 yang dialokasikan untuk TNI untuk penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta Alutsista TNI, termasuk penanggulangan terorisme.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai mendampingi Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI terkait RKA-KL APBN-Perubahan Anggaran Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2017, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, 25/7/2017.

KRI REM 331 : http://angkasa.grid.id

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas tentang APBN-P 2017 untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Hasil rapat tersebut, anggaran yang disetujui oleh Komisi I DPR RI sebesar Rp. 5.440.000.000.000,- (lima trilyun empat ratus empat puluh milyar rupiah),” katanya, dilansir Puspen TNI, 26-7-2017.

Jendral TNI Gatot Nurmantyo : http://poskotanews.com

Dijelaskan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bahwa anggaran yang sudah disetujui oleh Komisi DPR RI tersebut akan dialokasikan ke masing-masing Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI, dengan perincian UO Kemhan Rp 1,1 trilyun lebih, Mabes TNI Rp 900 milyar lebih, TNI AD Rp 1 triliyun lebih, TNI AL Rp 1 trilyun lebih dan TNI AU Rp 1,2 trilyun lebih. “Anggaran yang diajukan sudah tidak ada masalah, sudah selesai,” ujarnya.

Jakartagreater

Read More

Mentri Pertahanan Inginkan Pembelian Drone Lengkap Dengan Persenjataan

Uav Male Yi Long China : http://www.china-arms.com

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menginginkan pesawat terbang tanpa awak (PPTA) atau Drone dapat digunakan untuk keperluan tempur, dan dilengkapi Senjata dan Bom.
“Pesawat terbang tanpa awak yang dibuat atas kerja sama Balitbang Kemhan dengan industri pertahanan dalam negeri sudah bagus, dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer dan bisa digunakan selama 20 jam. Luar biasa itu,” ujar Menhan setelah selesai menyaksikan uji coba pesawat tanpa awak hasil kerja sama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan industri pertahananpada Kamis 27 Juli 2017 di Lapangan Terbang Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ke depan, lanjut Ryamizard Ryacudu, tak terlalu kerap memakai pesawat yang menggunakan awak karena ‘cost’ relatif mahal, dan penggunaannya pun terbatas. Tetapi, pesawat tanpa awak bisa digunakan setiap waktu dan relatif lebih murah.
“Kemungkinan kecelakaan sangat kecil. Kalau pun ada kecelakaan tidak ada korban jiwa,” ujar Ryamizard Ryacudu .

Uav Male Yi Long China : http://www.china-arms.com

Pesawat terbang tanpa awak ini nantinya bisa di-update untuk dipasang Senjata dan Bom, serta bisa digunakan pada siang dan malam hari.
“Drone Ini nggak kalah lagi dengan dari luar. Kemudian akan ditingkatkan terus. Itu kalau pakai satelit, jaraknya bisa 500 kilometer,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ini.
Menteri Pertahanan RI ini berharap nantinya pesawat tanpa awak dapat dimaksimalkan untuk menjaga perbatasan, bahkan dapat digunakan untuk mencegah peredaran Narkoba.
“Iya pasti, akan dimaksimalkan di perbatasan mau melihat di mana tukang Narkoba itu bawa Narkoba. Termasuk kapal-kapal yang mencuri ikan dan segala macam. Nanti di kapal Angkatan Laut juga ada Drone, penanganan bencana, segala macam lah,” ucap Menhan.
Kendati demikian, tambah Ryamizard Ryacudu, pihaknya tetap akan membeli beberapa Drone Militer dari China guna menambah pengetahuan teknologi mengenai Drone.

Uav Rajawali 720 : Indomiliter.com

“Jadi begini. Kita, orang China, orang manapun, kalau beli pasti dia bedah itu barang untuk dipelajari. Kita juga beli sedikit satu-dua, kemudian kita pelajari untuk menambah kecanggihan itu. Semuanya begitu,” ungkap Menhan.
Pesawat yang diujiterbangkan bernama Rajawali 720, yang merupakan hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan PT Bhineka Dwi Persada. PPTA Rajawali 720 termasuk ke dalam kategori Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau juga disebut Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dan merupakan PPTA bersayap tetap (fixed wing).
PPTA tersebut memiliki kemampuan terbang Iebih dari 24 jam dengan misi radius jelajah 20 Km sampai dengan 1000 Km, dan ketinggian jelajah 8000 meter dan kecepatan sampai 135 km/jam (73 knots). PPTA Rajawali 720 tersebut juga mampu tinggal landas dan landing dengan Iandasan yang cukup pendek.
PPTA Rajawali 720 dirancang dengan misi utama sebagai pesawat pengintai, yang dilengkapi dengan sistem gimbal dan kamera yang dapat mengirimkan hasil pantauan, baik gambar maupun video secara real time ke darat melalui Ground Control Station (GCS).

Sehingga, PPTA Rajawali 720 dapat menjadi salah satu altematlf yang hadal dalam melaksanakan pengawasan dalam berbagai keperluan, seperti melasanakan pemantauan di daerah perbatasan, lautan ataupun hutan, dilansir Antara, 27-7-2017.
Selain PPTA Rajawali 720, kata Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, juga akan diuji coba beberapa pesawat tanpa awak lainnya, yakni Pesawat Udara Tanpa Awak (Puna) Alap-Alap, Wulung (PT Carita Boat Indonesia), Elang Laut (PT DI), dan Mission System (PT LEN Industri), serta Target Drone (PT Indo Pacific Communication dan Defence), M3LSU03 (PT Mandiri Mitra Muhibbah).

Jakartagreater

Read More

Uji Coba Drone Rajawali 720 di Saksikan Langsung Mentri Pertahanan

Drone Rajawali 720 : Lancercell

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyaksikan uji coba atau demo terbang dan ‘statis display’ Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) di Lapangan Terbang Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27-7-2017.

PPTA tersebut merupakan hasil kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan dalam negeri untuk memperkuat sistem pertahanan.
Demo terbang itu juga disaksikan pejabat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Kemenristek Dikti, BUMN, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan pimpinan perusahaan industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industri (Mission System) dan PT INTI.
Pesawat yang diterbangkan bernama Rajawali 720, yang merupakan hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan PT Bhineka Dwi Persada. PPTA Rajawali 720 termasuk ke dalam kategori Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau juga disebut Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dan merupakan PPTA bersayap tetap (fixed wing).

PPTA tersebut memiliki kemampuan terbang lebih dari 24 jam dengan misi radius jelajah 20 km sampai dengan 1000 km, dan ketinggian jelajah 8000 meter dan kecepatan hingga 135 km/jam (73 knots). PPTA Rajawali 720 tersebut juga mampu tinggal landas dan landing dengan landasan yang cukup pendek.
PPTA Rajawali 720 dirancang dengan misi utama sebagai pesawat pengintai, yang dilengkapi dengan sistem gimbal dan kamera yang dapat mengirimkan hasil pantauan, baik gambar maupun video secara real time ke darat melalui Ground Control Station (GCS).

Drone Rajawali 720 Sumber Link

Sehingga, PPTA Rajawali 720 dapat menjadi salah satu alternatif yang handal dalam melakukan pengawasan dalam berbagai keperluan, seperti melakukan pemantauan di daerah perbatasan, lautan ataupun hutan, dilansir Antara, 27-7-2017.

Selain PPTA Rajawali 720, kata Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, juga akan diuji coba beberapa pesawat tanpa awak lainnya, yakni Pesawat Udara Tanpa Awak (Puna) Alap-Alap, Wulung (PT Carita Boat Indonesia), Elang Laut (PT DI), dan Mission System (PT LEN Industri), serta Target Drone (PT Indo Pacific Communication dan Defence), M3LSU03 (PT Mandiri Mitra Muhibbah).

Jakartagreater

Read More

Indonesia Akan Segera Beli Drone Serang Militer

Drone Yi Long China (google.com)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah sedang mencari “drone” yang berkualitas dan biaya terjangkau serta kemampuan transfer teknologi yang memadai bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
“Beli saja sedikit, nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik ‘drone’ datang, uji coba mana yang bagus,” ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai menghadiri rapat terbatas tentang Alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 26-7-2017.
Adapun Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi mengatakan TNI AU membutuhkan “drone” dengan kualifikasi pesawat yang dapat mendeteksi serta melakukan identifikasi dan juga melakukan penyerangan.
Leonardi menambahkan hingga saat ini pemerintah merencanakan membeli enam unit “drone” dengan tiga baterai.
“Yang bisa memberikan, mengizinkan kita untuk beli itu China. Yang lain tidak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan ‘G to G’ dengan spesifikasinya dari TNI AU,” jelas Leonardi.

Drone Yi Long China

Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah harus mengoptimalkan pembelian alutsista yang mengarah kepada pembangunan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri.
Presiden menegaskan Indonesia memperoleh sejumlah tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara dengan sejumlah tawaran seperti transfer teknologi, desain bersama hingga realokasi fasilitas industri pertahanan dari negara produsen ke Indonesia.
“Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup tidak hanya, misalnya, membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan,” ujar Presiden Jokowi.

Kembangkan Industri Drone

Drone Anka Turki Sumber : https://jakartagreater.com/wp-content/uploads/2017/07/anka-missile.jpg

Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan Wiranto mengungkapkan pemerintah akan mengembangkan industri Drone yang bisa digunakan untuk kepentingan Tentara maupun kepentingan sipil.
“Itu yang menjadi satu sasaran kami untuk mengembangkan industri Drone sehingga dapat multifunction sehingga bisa kami pakai untuk kepentingan Tentara maupun untuk kepentingan sipil,” ujar Wiranto selesai rapat kabinet terbatas pada Rabu 26 Juli 2017 di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Wiranto menuturkan ke depan teknologi Drone akan berkembang terus sebab murah namun bisa menjangkau wilayah nasional.
“Ke depan ada satu teknologi baru yang lebih murah tapi juga bisa menjangkau wilayah nasional baik untuk kepentingan Tentara, pertahanan maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil yakni Drone,” ucap Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan.
Drone adalah pesawat pengintai tidak berawak yang dijalankan dengan pusat kendali di suatu tempat dengan menggunakan komputer atau juga remote control. Sementara itu tentang pembelian alat utama sistem senjata (Alutsista) Wiranto mengatakan Alutsista yang dibeli harus bisa meng-cover wilayah Indonesia yang luas, dalam arti bisa meng-cover pengamanan wilayah RI.
“Kedua kami harus realistis artinya jangan sampai pembelian Alutsista menggunakan APBN yang nanti bisa mengganggu kebijakan di bidang yang lain, artinya harus ada pertimbangan rasional dari pembelian itu, artinya ada efisiensi di situ,” ujar Wiranto.

TAI DRONE

Tetapi Wiranto mengingatkan bahwa usaha memperkuat Alutsista juga perlu ditujukan untuk “detterence factor”.
“Artinya kita tetap dihormati negara lain dalam rangka melakukan satu diplomasi internasional, kalau kita tidak kuat nanti kita disepelekan,” ucap Wiranto, dilansir Antara, 26-7-2017.  .
Menurut Wiranto, pembelian Alutsista harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang bagus dan matang, satu sisi memenuhi kepentingan pertahanan nasional di sisi lain tidak merugikan kepentingan lain dalam penggunaan APBN.
Dalam kesempatan itu Wiranto tidak membenarkan ada ketidacocokan antar lembaga terkait pengadaan Alutsista.
“Siapa yang bilang tidak harmonis kalau ada perbedaan pendapat ya didiskusikan, diperbincangkan sehingga mencapai keseimbangan tadi, kalau ada perbedaan pendapat kan masing-masing kementerian mengemukakan pendapatnya. Tugas kita mencocokkan itu sehingga ada keputusan yang baik,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Jakarta Greater

Read More

Pemutakhiran Kembali Peta Wilayah NKRI Tahun 2017

Pemuktahiran Peta NKRI (Kemenko Kemaritiman)

Jakarta – Pemerintah Indonesia menetapkan pemutakhiran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016.

Detik.com

Pada pemutakhiran peta NKRI 2017 ini, terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan atas perkembangan hukum internasional juga penetapan batas maritim dengan negara tetangga, ujar Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, dalam jumpa pers di Jakarta. (Antara)

“Ada beberapa faktor kenapa harus diubah, yakni perjanjian perbatasan yang baru ditandatangani Indonesia dan Singapura yang sudah diratifikasi DPR,” katanya.
Perjanjian batas maritim Indonesia dan Filipina, mengenai zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Sulawesi dan Laut Mindanao juga telah disepakati bersama dan diratifikasi.
“Tinggal diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi,” ujarnya.
Pemutakhiran peta NKRI, juga mengimplementasikan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional berdasarkan kasus sengketa Laut China Selatan antara China dan Filipina.

“Keputusan itu memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau atau karang kecil di tengah laut yang bukan bagian negara kepulauan tidak berhak atas 200 mil laut ZEE (zona ekonomi eksklusif),” katanya.
Perubahan juga terjadi di Selat Malaka di mana ada penyederhanaan garis batas guna memudahkan penegakan hukum dan pengawasan laut.
“Dan di kawasan dekat Indonesia-Singapura itu karena sudah ada garis batas yang jelas, itu perlu dimasukkan dalam peta ‘update’,” ujarnya.
Havas mengatakan peta NKRI terakhir diperbarui pada 2005 lalu, menyusul perkembangan yang ada terkait sejumlah perundingan perbatasan dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pemutakhiran peta NKRI.

“Memang kita perlu ‘update’ terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan ‘update’ juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana,” katanya.
Penetapan pemutakhiran peta NKRI dilakukan oleh 21 perwakilan kementerian/lembaga terkait yakni Kemenko Kemaritiman, Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Polri, Bakamla, Badan Informasi Geospasial, LIPI, BPPT dan BMKG.
Kemenko Kemaritiman segera menyebar pemutakhiran peta NKRI 2017 ini ke kementerian lain.


Antara

Read More

UAV MALE BPPT Indonesia di Targetkan Terbang 2019

Jakarta – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama dengan konsorsium siap menguji pesawat udara nirawak (PUNA) jenis Medium Altitude Long Endurance (MALE) di 2019.

TAI MALE UAV

“Ke depan yang MALE kita kembangkan. Itu bisa terbang dengan jangkauan lebih jauh, muatan lebih banyak, durasi terbang lebih lama bisa 24 jam, digunakan untuk ‘surveillance’ perbatasan karena sifatnya lebih ke arah untuk pertahanan dan keamanan,” ujar Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT Wahyu Widodo Pandoe di Jakarta, Minggu, 16/7/2017.
Pembuatan prototipe untuk PUNA jenis ini, menurut dia, akan selesai pada 2018.
Kepala Program Drone BPPT Joko Purwono mengatakan MALE akan sudah bisa diuji coba pada 2019. Kolaborasi pengerjaannya dilakukan BPPT dengan konsorisum yang diantaranya ada PT Dirgantara Indonesia, PT LEN, Kementerian Pertahanan dan Keamanan hingga Institut Teknologi Bandung (ITB).

Yi long Male Uav

Berbeda dengan pesawat udara nirawak yang lebih kecil yang dikembangkan BPPT seperti Alap-alap yang berbahan bakar bensin dengan oktan 98, menurut Joko, nantinya MALE yang berukuran lebih besar akan menggunakan avtur. Pesawat ini dikembangkan untuk mampu terbang selama 24 jam dan mampu mencapai ketinggian hingga 30.000 kaki, dengan tidak hanya membawa kamera tetapi juga dapat membawa radar.
Sebelumnya BPPT telah mengembangkan beberapa jenis PUNA seperti Wulung dan Alap-alap PA-4 serta Alap-alap PA-5. Wulung yang dikembangkan untuk “surveillance” mampu terbang hingga radius 120 kilometer (km) selama empat jam nonstop dengan ketinggian jelajah hingga 8.000 kaki.
Sedangkan Alap-alap PA-4 yang pada Sabtu (15/7/2017), mulai menjalani uji coba untuk memetaan jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya pada segmen Cirebon-Tegal sejauh 86 km sudah masuk Tahapan Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/TRL) 8-9 yang artinya siap diproduksi. PUNA seberat 30 kilogram (kg) ini dilengkapi dengan kamera Sony Alpha6000 dengan resolusi 24 megapixels (6000×4000 pixels) seberat 344 gram dan lensa Sony E-Mount Lens 20 mm.

Rancangan Uav Male PTDI

BPPT juga mengembangkan Alap-alap untuk fungsi “surveillance”. Uji coba terbang selama tujuh jam nonstop yang menjelajah wilayah seluas 635 Km telah dilakukan di Pangandaran, dilansir ANTARA, 16/7/2017.

Read More

"Laut Natuna Utara " Resmi di Gunakan Sebagai Pengganti Nama Laut China Selatan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara mengganti Laut Cina Selatan yang sebelumnya digunakan. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan penamaan itu disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," ujar dia, Jumat (14/7).

Sesuai peta lama Indonesia edisi 1953, keterangan mengenai Laut Cina Selatan itu hampir mendekati wilayah Laut Jawa.

"Jadi ujung laut Jawa yang berbatasan dengan Selat Karimata itu pada 1953 masih dalam klasifikasi Laut China Selatan," katanya.

Namun, karena peta 1953 itu merupakan dokumen lama, maka pemerintah terus melakukan pemutakhiran (update) dengan memasukkan dan memberikan nama baru di sejumlah wilayah Nusantara.

Penamaan Laut Natuna sendiri, lanjut dia, sebelumnya juga telah ditetapkan pada 2002, kendati sejak 1970-an eksplorasi migas di sana telah menggunakan nama Natuna Utara.

Havas mengatakan Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan nama wilayah di wilayah teritorial Tanah Air. Ada pun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization (IHO).

"Memang kita perlu 'update' terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan 'update' juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," katanya.

Sementara terkait nama Laut Cina Selatan, Havas mengatakan penamaannya dikembalikan sesuai dengan nama di peta dunia.

"Dulu kan ada keppres mengenai penggantian nama Cina jadi Tiongkok, kami tidak mengganti tapi mengembalikan sesuai nama internasional. Karena itu ditujukan untuk negara dan nama keturunan orang, jadi tidak terlalu relevan dengan nama laut," kata dia.

Republika

Read More

Dari Personel Sampai Kapal Perang TNI AL di Siagakan Untuk Menjaga Pembangunan Suar Karang Unarang di Ambalat

Foto by Kompas.com

 NUNUKAN - Kapal perang dan personel dari Pangkalan TNI AL di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjaga pembangunan menara suar di perairan ambang batas laut (Ambalat) Karang Unanarang.
Komandan Pangkalan TNI AL Letkol Laut (P) Ari Aryono mengatakan, TNI AL Nunukan setiap hari mengirim 2 prajuritnya mengawal tongkang yang digunakan dalam pembangunan menara suar di perairan Karang Unarang.
“Tiap hari ada 2 orang yang jaga di tongkang, nanti 2 hari diganti orang. Kita di-back up juga oleh KRI. KRI berada di seputaran Karang Unarang,” ujarnya, Jumat (9/6/2017).

Foto by Kompas.com

Ari Aryono menambahkan, rencananya pembangunan suar Karang Unarang rampung pada Agustus mendatang. Pekerjaan pembangunan menara suar di perairan ambalat Karang Unarang saat ini telah menyelesaikan pemasangan 8 tiang pancang.
“Kegiatan saat ini sedang penyiapan material persiapan untuk pengecoran. Jadi mereka menggunakan tongkang mangku satu untuk melaksanakan kegiatan itu,” imbuh Ari Aryono.
Pembangunan suar Karang Unarang, selain sebagai tanda tapal batas perairan antar-negara, juga untuk memandu kapal yang berlayar di seputar perairan Karang Unarang.
Pengawalan kemanana oleh TNI AL dalam pembangunan suar Karang Unanrang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada pembangunan suar Karang Unarang pada tahun 2005 lalu.

Pembangunan menara suar Karang Unarang di perbatasan Indonesia-Malaysia pada saat itu sempat membuat hubungan kedua negara memanas karena adanya manuver dari kapal perang Malaysia yang sempat memaksa pekerja menghentikan pembangunan.

Kompas

Read More

Serangan Malware Ancaman Baru Pertahanan Indonesia

Sumber

 Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan serangan piranti lunak perusak atau “malware” menjadi ancaman baru yang dapat mengganggu sistem pertahanan Indonesia.

“Perang konvensional berupa adu kekuatan Alutsista sekarang potensinya kecil. Dunia dan Indonesia sedang dihadapkan pada ancaman ‘malware’, ini baru dan sedang populer,” ujar Menhan saat menjadi pembicara di Indonesia International Defense Science Seminar, 12-7-2017 di Bogor, Jawa Barat.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengatakan serangan baru itu juga mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.

 “Malware bisa mengganggu kinerja seluruh pihak, tidak ada tujuan tertentu. Ini menjadi berbahaya sewaktu menyerang data yang sensitif bagi Negara, tentu akan menjadi ancaman bagi pertahanan Indonesia,” ujar Ryamizard.
Bahkan selain mengganggu pertahanan nasional malware juga dapat mengusik kehidupan masyarakat secara langsung.

“Virus jenis ‘ransomware’ yang baru-baru ini masuk ke Indonesia tujuan utamanya adalah untuk memeras korban. Pekerjaan masyarakat akan terganggu, dan bisa jadi menciptakan rasa frustasi di kalangan masyarakat sebab pemerasan yang terjadi, ini juga perlu diantisipasi,” kata Menhan.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan perlu ada kolaborasi dari sejumlah Negara untuk memerangi masuknya piranti lunak perusak ini, dilansir ANTARA, 12/7/2017.

“Serangan ini menjadi musuh bersama, makanya harus ada kerja sama dengan banyak Negara untuk menghardik serangan Siber tersebut,” kata  Menteri Pertahanan Ryamizard.

Read More

3 Provinsi di Kaji Sebagai Ibukota Negara . Presiden : " Masih Rahasia"

Istana Negara Sumber Foto Link

Balikpapan – Presiden Joko Widodo menyebutkan ada tiga tempat atau tiga provinsi yang dikaji sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta.

Sumber Foto Link

Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah, Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 13/7/2017.
“Ada tiga tempat, tiga provinsi yang masuk dalam kajian,” kata Presiden Jokowi, seperti dilansir ANTARA.
Presiden Jokowi sejatinya mengaku tidak mau menyinggung soal pemindahan ibu kota karena hal itu masih dalam kajian Bappenas.
“Mengenai ibu kota saya tidak mau singgung itu dulu karena masih dalam kajian Bappenas,” ujanya.
Presiden mengatakan ada tiga tempat atau tiga provinsi yang masuk dalam kajian Bappenas, namun Presiden tidak akan membuka nama-nama tempatnya saat ini.

Sumber foto Link

“Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung,” katanya.
Hal yang pasti soal pemindahan ibu kota, Presiden menegaskan, semua akan dikalkulasi secara detail termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur. “Kemudian biayanya berapa karena menyangkut biaya,” tuturnya.
Kepala Negara mengakui banyak negara yang kini telah memisahkan pusat bisnis dengan pemerintahan, antara ekonomi dengan pemerintahan. Oleh karena itulah Indonesia mulai mengkajinya.

Jakartagreater

Read More

Turki - Indonesia Sepakati Investasi Rp 6,7 Triliun

 Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, Turki menghasilkan kesepakatan investasi antara kedua negara, senilai USD 520 juta (Rp 6,7 triliun), ungkap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia. (Jakartagreater.com)
Kepala BKPM Thomas Lembong, 7/7/2017 mengatakan kesepakatan tersebut diperoleh dari penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU)

MoU itu yakni BUMN perkapalan Indonesia PT PAL dengan Karadeniz Holding, perusahaan Turki yang bergerak di bidang energi dan kapal pembangkit listrik senilai 320 juta dolar AS, dan kesepakatan PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry senilai 200 juta dolar AS.
“Kesepakatan yang dilakukan melingkupi pembuatan empat ‘powership’ (kapal listrik) dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 36-80 MW,” ujarrnya, dilansir ANTARA, 7/72017.
Thomas mengatakan kesepakatan untuk membuat “powership” sesuai dengan keinginan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah terpencil serta memenuhi target listrik 35 ribu MW.
“Peluang investasi untuk memproduksi ‘powership’ ini sangat potensial sehingga kami akan terus mengawal komitmen yang telah disepakati oleh kedua perusahaan tersebut,” katanya.
Kerja sama antara PT PAL dan Karadeniz Holding diharapkan dapat mengisi kebutuhan akan kapal listrik di tingkat regional.

“Negara-negara tetangga seperti Filipina maupun Myanmar merupakan negara yang potensial sebagai pelanggan dari perusahaan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, kesepakatan antara PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry meliputi tiga hal utama.
Kesepakata itu, di antaranya kerja sama di bidang “Marketing & Production Extention of N219”, “Joint Development and Production of N245” serta “UAV – ANKA Marketing & Production Extention”, terutama ekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Dalam kunjungan kerja ke Turki, ada dua jenis perjanjian yang ditandatangani yakni kemitraan pemerintah di bidang kesehatan dan ekonomi serta kerja sama bisnis.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menandatangani negosiasi “Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement” (IT-CEPA) dengan Pemerintah Turki. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili pemerintah dalam penandatanganan kemitraan kesehatan.
Perjanjian bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Turki diwakili tiga BUMN perusahaan Indonesia dan tiga perusahaan Turki.
Kerja sama investasi antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Turki tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai realisasi investasi Turki yang masih minim di Indonesia.

Dari data yang dimiliki BKPM periode kuartal pertama tahun 2017, realisasi investasi dari Turki hanya 0,1 juta dolar AS, terdiri dari 9 proyek investasi. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada investasi baru yang dilakukan dari Turki selama kurun waktu tersebut.



Sumber : Jakartagreater

Read More