Fantastis , Hutang Amerika Serikat Tembus $ 21 Triliun

NOTEBOOKKITA - Amerika Serikat, negara debitur terkemuka di dunia, telah mencapai tonggak sejarah lain yang patut dipertanyakan dalam perjalanannya yang tampak sangat cepat ke dalam pelepasan ekonomi, seperti dilansir dari laman Sputnik.

Total utang Amerika Serikat saat ini telah mencapai $ 21 triliun untuk pertama kalinya menurut statistik pemerintah, setelah enam bulan yang lalu diumumkan bahwa utang AS telah mencapai $ 20 triliun untuk pertama kalinya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan Februari menandatangani sebuah surat untuk mengakhiri penangguhan batas utang, yang sekarang telah mengizinkan peminjaman tak terbatas hingga 1 Maret 2019, menurut Marketwatch.com.

Sementara defisit anggaran AS yang jauh lebih luas diprediksi oleh para ekonom setelah pemotongan pajak baru oleh pemerintahan Trump pada Desember 2017, laju pinjaman berskala besar mengejutkan banyak orang, karena defisit pada bulan Februari sebesar $ 215 miliar atau naik 12 persen dari bulan yang sama tahun lalu.

Besarnya utang yang belum pernah terjadi sebelumnya hanyalah permulaan, diklaim
oleh Peter Peterson, seorang bankir investasi dan mantan Menteri Perdagangan AS semasa Presiden Richard Nixon.

“Utang negara kita mencapai $ 21 triliun, dan yang mengejutkan saat ini, telah tumbuh sebesar $ 1 triliun hanya dalam enam bulan terakhir”, tutur Peterson kepada Washington Examiner.

Peterson menambahkan bahwa yang lebih parah lagi, tonggak sejarah tersebut baru saja di mulai termasuk dampak peraturan pajak dan belanja fiskal terbaru yang tidak bertanggung jawab secara fiskal, semakin menambahkan lebih banyak utang di atas perkiraan yang tidak berkelanjutan.

Read More

Efek Domino Kebijakan "Tingkat Kandungan Dalam Negri" Bagi Perekonomian Indonesia

Pabrik Perakitan Nissan Motor Indonesia : http://cdn-kisikisi.jobs.id/

Jakarta – Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang mesti dilaksanakan beragam bidang usaha di Tanah Air dinilai memberikan efek domino yang positif terhadap pengembangan perekonomian nasional ke depannya.
“Kebijakan ini sangat strategis bagi pembangunan industri nasional dan akan memberikan efek domino yang cukup besar bagi perekonomian nasional,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, Kamis, 3/8/2017.
Menurut Rachmi Hertanti, dengan penerapan kebijakan TKDN tersebut maka Indonesia juga bakal semakin berpeluang menjadi pemain aktif dalam agenda rantai nilai dari pasar global.

Ilustrasi : https://i2.wp.com

Karena itu, pihaknya juga mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN.
Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan presiden tentang TKDN guna mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Di tempat terpisah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Peraturan Presiden tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sedang disinkronisasi akan memungkinkan pemerintah pusat maupun daerah mengumumkan perencanaan teknis untuk program yang akan dilaksanakan.
“Dalam Perpres ini, kita minta rencanan pembelian pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebelumnya sudah diumumkan,” kata Airlangga.
Dengan demikian industri dalam negeri memiliki persiapan untuk menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan, sekaligus dapat memperkirakan kapan produk tersebut dibutuhkan.
“Jadi, perusahaan nasional bisa memproduksi, bisa memprediksi kapan mau beli kapal laut, kapan mau beli kapal penumpang, kapan mau beli perencanaan yang lain. Sehingga, itu bisa dirancang jauh-jauh hari,” ungkap Airlangga.
Kebutuhan pemerintah pusat dan daerah kerap disampaikan mendadak, sehingga industri dalam negeri tidak memiliki waktu yang cukup untuk memproduksinya.

Misalnya, kebutuhan komponen untuk membangun infrastruktur, membangun pembangkit tenaga listrik atau proyek lainnya, membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar.
Perpres tersebut tidak akan membedakan terhadap produk yang diproduksi oleh BUMN atau swasta, yang paling penting adalah penggunaan TKDN akan mendorong daya saing produk dalam negeri.
“BUMN dan yang lain sama saja. Kita tidak membedakan apakah swasta atau BUMN, tapi seluruhnya apabila menggunakan TKDN bukan hanya mendapatkan insentif tetapi competitiveness,” ujar Airlangga.

Jakartagreater

Read More